Bisnis.com, JAKARTA -- Industri farmasi menyebutkan model bisnis penyediaan obat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan makro ekonomi yang tertekan nilai tukar menjadi dua faktor utama menekan tumbuhnya investasi manufaktur baru untuk pengadaan obat. Michael Wanandi, Presiden Direktur PT Combiphar menuturkan saat ini pasar produk obat dari industri farmasi semakin tersedot kepada pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat yang sama, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara tunggal Sistem JKN terus mengalami defisit. Akibatnya perusahaan farmasi yang memasok obat untuk JKN kesulitan memperoleh kepastian pembayaran yang harus diterima karena penyelenggara bermasalah pada arus kasnya. "Ini [piutang] memberatkan terutama bagi [farmasi] swasta kalau tidak dibayar tepat waktu," kata Michael di sela temu media pra pertandingan golf Combiphar Players Championship di Jakarta, Rabu (17/10/2018). Dia menuturkan selain masalah ketepatan waktu pembayaran piutang oleh BPJS Kesehatan, industri farmasi juga ditekan oleh model pengadaan obat segmen ini. Seperti diketahui, untuk pemenuhan obat nasional pemerintah melakukan lelang melalui LKPP.

Industri yang dianggap mampu memenuhi permintaan obat secara nasional dengan penawaran harga paling murah akan ditunjuk sebagai pemenang. Kontrak pemenuhan ini dilaksanakan dalam jangka yang relatif pendek. Pada tahun anggaran 2018 diselenggarakan selama 2 tahun ke depan. Akan tetapi sebelumnya pengadaan obat hanya untuk 1 tahun. Untuk memenangkan lelang perusahaan farmasi kemudian memilih mengurangi margin yang berdampak pada pengembangan ke depan. "Kami [perusahaan farmasi] ekspansi kalau melihat peluang. Nah seiring era BPJS [kesehatan] volume [permintaan obat memang] meningkat namun margin menjadi semakin tipis [akibat model lelang mencari yang produsen obat paling murah]," katanya.

Dengan kondisi ini, Michael menyebutkan jika harus melakukan investasi baru perusahaa tidak memiliki kepastian pengembalian. Padahal untuk satu pabrik obat, perusahaan harus memastikan uangnya dapat kembali paling cepat dalam 5 tahun. "Akibatnya ekspansi sulit [dilakukan]. Penuh ketidakpastian. Kalau kami melakukan investasi [manufaktur baru], tahun berikutnya kami tidak memiliki kepastian pembeli [karena belum tentu menang dalam lelang LKPP]," katanya. Untuk itu, Michael mengharapkan pemerintah memperbaiki struktur pengadaan obat nasional pada segmen BPJS Kesehatan itu. Dengan pembenahan model bisnis, maka kepastian obat dalam jangka panjang yang terus naik tinggi dapat terpenuhi oleh industri dalam negeri. "Kami sendiri ada bisnis sekitar 15% pada segmen BPJS, walau tidak sebesar pelaku industri lain tentu tetap terasa dampaknya," katanya.

Tantangan lain yang tengah dihadapi oleh industri farmasi, kata dia, terus melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dengan tajam. Kondisi yang telah dihadapi industri nasional semenjak awal 2018 ini akan terus terulang tahun depan. Pasalnya ekonomi AS terus menguat yang menyebabkan bank sentral akan menaikan suku bunganya. "Maka pilihan bagi kami adalah meningkatkan efisiensi," katanya.

Industri farmasi sangat bergantung dengan bahan baku impor. Saat ini sekitar 90% bahan baku dipenuhi melalui impor. Akibatnya tekanan kurs membuat harga bahan baku melonjak naik. Saat yang sama pembeli didalam negeri menolak harga jual dinaikan karena akan mengurangi daya beli.