Jakarta - Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) mengeluhkan utang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebesar Rp 6 triliun yang sudah berjalan lebih dari setahun. Tunggakan ini harus dibayar supaya tidak mengganggu penyediaan obat bagi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). "Pembayaran yang tertunggak ini menimbulkan kesulitan dari hilir ke hulu. Hilir adalah masyarakat dan rumah sakit yang membeli obat dari pedagang farmasi, sedangkan hulu adalah pabrik yang menggunakan dana untuk membeli bahan baku," kata Ketua Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dan Industri Bahan Baku GP Farmasi Vincent Harijanto pada detikHealth, Jumat (23/11/2018).

BPJS Kesehatan sebetulnya tidak berutang langsung kepada pihak farmasi. Dana dari BPJS Kesehatan digunakan rumah sakit untuk membeli obat dari pedagang besar farmasi (PBF). Dengan tertunggaknya pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, maka pengusaha farmasi tidak bisa segera memproduksi obat yang dibutuhkan fasilitas kesehatan. Dengan alur yang seperti itu, BPJS Kesehatan diharapkan segera menyelesaikan pembayaran yang tertunggak pada rumah sakit. Vincent juga berharap rumah sakit yang sudah mendapat pelunasan pembayaran dari BPJS Kesehatan bisa segera melunasi tunggakan. Salah satunya melunasi pembayaran pada pengusaha farmasi.

Pemerintah sebelumnya telah sepakat menutupi sebagian defisit BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar Rp 4,9 triliun tersebut dibayarkan pada rumah sakit untuk membayar sejumlah tunggakan antara lain pembayaran dokter, layanan kesehatan, perlatan, dan obat. Rumah sakit kemudian menentukan besarnya pembayaran per jenis tunggakan.