SIARAN PERS

Penguatan Insan Pengawasan Obat dan Makanan Menuju Indonesia Sehat dan Sejahtera

Medan – Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau,  serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi Badan POM pada tahun 2020. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Badan POM perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Untuk itu, seluruh jajaran Badan POM baik di Pusat maupun Daerah, bersama perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi, Pelaku Usaha, Perwakilan Masyarakat dan Akademisi bersinergi menyelaraskan perencanaan pengawasan Obat dan Makanan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan POM tahun 2019 yang digelar pada tanggal 7-9 April di Medan. “Penguatan Insan Pengawas Obat dan Makanan Meningkatkan Pengembangan Industri Obat dan Makanan serta Perlindungan Masyarakat Menuju Indonesia Sejahtera” menjadi tema Rakernas Badan POM 2019. “Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang strategis dan menjadi prioritas Badan POM. Untuk dapat menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Badan POM perlu didukung oleh SDM yang kompeten, kreatif dan produktif,” ujar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. “Karena itu, penguatan SDM Pengawas Obat dan Makanan menjadi topik bahasan Rakernas tahun ini,” tambahnya.

Lebih lanjut Kepala Badan POM menyampaikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan sangat memerlukan komitmen dan dukungan SDM, tidak hanya SDM intenal Badan POM, melainkan juga SDM dari Kementerian/Lembaga terkait, terutama Pemerintah Daerah. “Saat ini Badan POM telah hadir di seluruh penjuru tanah air melalui 33 Balai Besar/Balai POM di Ibukota Provinsi dan 40 kantor Badan POM di Kabupaten/Kota,” ungkap Kepala Badan. Namun, kehadiran Badan POM ini tidak akan berarti tanpa peran serta dari Stakeholders dan masyarakat setempat. “Seperti saya selalu sampaikan, pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas kita bersama, lintas sektor, lintas pemerintahan, para pelaku usaha dan segenap masyarakat. Setiap orang, dalam kapasitasnya masing-masing, diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan,” Penny K. Lukito menyampaikan harapannya. “Sebagai contoh, saat ini Badan POM sedang membangun sistem dimana masyarakat turut terlibat dalam memutus rantai peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, melalui penerapan 2D barcode,” ungkapnya. “Para akademisi dan peneliti dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi juga dapat berkontribusi, salah satunya melalui Konsorsium Vaksin dan Produk Biologi Lainnya serta Konsorsium Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka, yang kami bentuk untuk memfasilitasi komunikasi hasil riset dan penelitian perguruan tinggi untuk dimanfaatkan dalam skala produksi/skala komersial oleh pihak industri,” jelas Kepala Badan POM.

Pentingnya SDM, terutama generasi muda, dalam pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi dasar Badan POM dalam melakukan sinergi dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Khusus di Provinsi Sumatera Utara, Badan POM menjalin kerjasama dengan 5 perguruan tinggi di Sumatera Utara untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Kerja sama diimplementasikan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keempat perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Institut Kesehatan Deli Husada, dan Sekolah Tinggi Kesehatan Aufa Royhan Padangsidimpuan.

Dalam rangkaian Rakernas ini, Badan POM berkesempatan untuk menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPOTB). “Kerja sama ini yang dibangun melalui pemberdayaan komunitas sekitar ini merupakan bentuk dukungan nyata kami dalam pengembangan destinasi wisata, khususnya Danau Toba. Kami mengajak komunitas masyarakat Danau Toba untuk bersama-sama menjaga keamanan dan mutu Obat dan Makanan,” jelas Kepala Badan POM. “Sekali lagi, kami mengharapkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memastikan masyarakat memperoleh Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Obat dan Makanan aman diperlukan untuk membangun SDM Indonesia yang sehat dan produktif,” lanjutnya. Pembangunan negeri oleh SDM yang berkualitas akan mewujudkan Indonesia sejahtera sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa pemenang dan unggul.

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di