Harapan pelaku usaha farmasi Indonesia

Jakarta – Semenjak Road Map Jaminan Produk Halal undang undang No. 33 tahun 2014 disahkan oleh DPR RI, dimulainya seluruh produk obat maupun suplemen diberlakukan “Halal”. Di 2016. Peraturan Pemerintah untuk melaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 belum ada. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan sertifikat Halal.

Download PP 31 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan produk Halal yang ditetapkan barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kedua, Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Keempat, Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Jaminan produk halal (JPH) merupakan bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Pemerintah bertujuan ingin memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dalam hal ini, sangat memberatkan bagi pelaku usaha industri farmasi, karena 95% bahan baku obat yang dipakai oleh industri farmasi di Indonesia berasal dari impor. Pasalnya bahan yang anydigunakan dalam obat semuanya belum mempunyai sertifikasi halal dari negeri asalnya. Isi pasal 17, Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Tahun 2019, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Permerintah nomo 31 tentan Jaminan Produk Halal, sentak membuat para pelaku usaha farmasi semakin resah. Kewajiban usaha farmasi harus memenuhi produk yang dipasaran bersertifikasi Halal. Data dari LPPOM MUI ada sekitar 30 ribu jenis obat yang beredar dipasaran. Masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa obat itu hukum kedaruratan demi kemanusiaan. Negara-negara Islam di dunia, obat dan vaksin tidak harus memiliki sertifikasi “Halal”, karena dianggap belum ada pilihan yang bisa menyembuhkan dari sakit.

Diperlukan 20 tahun industri farmasi untuk melakukan riset hanya untuk mendapatkan satu bahan baku yang bisa memenuhi standar Halal. Kesulitan ini yang membuat pelaku usaha farmasi dibuatnya harus berfikir mencari jalan keluar mendapatkan bahan baku obat yang halal. Berharap pemerintah bisa memberikan kelonggaran terhadap para pelaku usaha farmasi di Indonesia.

(pharmaplus.id)